Pages

Minggu, 05 Mei 2013

REVIEW VIII - POLITIK HUKUM UU BIDANG EKONOMI DI INDONESIA



POLITIK HUKUM UU BIDANG EKONOMI DI INDONESIA
- Hikmahanto Juwana –


Nama  : Suri Putri Pertami
Kelas    : 2EB08
NPM    : 26211948

Abstrak
Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum sangat penting. Keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan “jembatan” antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan dari politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Politik hukum Indonesia terbagi dua yaitu kebijakan dasar (basic policy) dan kebijakan pemberlakuan (enactment policy). Dalam proses pembentukan undang-undang kebijakan pemberlakuan sangat penting mengingat harus diterjemahkan ke dalam undang-undang itu sendiri dan perumusan pasal. Dari penelitian yang dilakukan terhadap undang-undang bidang ekonomi, paling tidak, terdapat 14 ragam kebijakan pemberlakuan. Berdasarkan penelitian ini juga didapati bahwa ternyata lemahnya hukum di Indonesia tidak disebabkan sematamata pada permasalahan yang ada dalam tahap implementasi, tetapi juga pada tahap pembentukan UU (law making process) yaitu tahap sebelum undang-undang diundangkan.

A. PENGANTAR
Peraturan perundang-undangan (legislation) merupakan bagian dari hukum yang dibuat secara sengaja oleh institusi negara. Dalam konteks demikian peraturan perundang-undangan tidak mungkin muncul secara tiba-tiba. Peraturan perundang-undangan dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu. Tujuan dan alasan dibentuknya peraturan perundang-undangan dapat beraneka ragam. Berbagai tujuan dan alasan dari dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan disebut sebagai politik hukum (legal policy). Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum sangat penting, paling tidak, untuk dua hal. Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peratuan perundangundangan dan perumusan pasal merupakan ‘jembatan’ antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan dari politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundangundangan. Hal ini mengingat antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus ada konsistensi dan korelasi yang erat dengan apa yang ditetapkan sebagai politik hukum. Pelaksanaan UU tidak lain adalah utangnya di samping memfasilitasi kreditur untuk mengambil kembali haknya dari debitur.
Dimensi kedua dari politik hukum adalah tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakukan suatu peraturan perundangundangan. Dalam tulisan ini politik hukum dalam dimensi ini disebut sebagai “Kebijakan Pemberlakuan” atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai enactment policy. Keberadaan kebijakan pemberlakuan sangat dominan di negara berkembang mengingat peraturan perundang-undangan kerap dijadikan instrument politik oleh pemerintah atau penguasanya, baik untuk hal yang bersifat positif maupun negatif. Sebenarnya ini bukan merupakan hal baru mengingat pada era kolonialisme dan imperialisme peraturan perundang-undangan kerap disisipi oleh pemerintah kolonial dengan kebijakan penjajahan (colonial policy) yang diberlakukan di wilayah jajahannya. Tulisan ini hendak memfokuskan pada politik hukum dalam dimensi kebijakan pemberlakuan. Penelitian yang akan dilakukan akan dibatasi pada salah satu produk peraturan perundang-undangan yang dikenal di Indonesia, yaitu UU.

B. KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN
Undang-Undang Pemilihan Umum di samping mengatur tentang bagaimana seorang individu dapat mewakili rakyat dalam lembaga legislatif, bisa juga ditujukan untuk memberi legitimasi adanya demokrasi di suatu negara. Ini terjadi dalam suatu negara yang memiliki pemerintahan yang otoriter atau diktatorial. Tujuan dan alasan demikian merupakan politik hukum dalam dimensi kedua, yaitu kebijakan pemberlakuan. Kebijakan pemberlakuan juga ditemui dalam UU yang terkait dengan masalah perekonomian. Undang-Undang Hak Cipta dibentuk tidak sekedar untuk melindungi pencipta atas hasil ciptaannya, tetapi juga untuk memberi iklim investasi yang kondusif bagi investor asing. Amandemen terhadap UU Kepailitan dilakukan tidak sekedar untuk memenuhi kebijakan dasar tetapi juga untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh lembaga keuangan internasional. UU Persaingan Usaha dibentuk di samping memenuhi kebijakan dasarnya juga dimaksudkan untuk membuka pasar yang tertutup dari suatu negara karena pasar tersebut didominasi oleh pelaku usaha yang dekat dengan elit politik.

REVIEW VII - IMPLIKASI HUKUM ADANYA GLOBALISASI BISNIS FRANCHISE



Implikasi Hukum Adanya Globalisasi
Bisnis Franchise
Camelia Malik
Alumni Pascasarna FH UII Yogyakarta


Nama  : Suri Putri Pertami
Kelas    : 2EB08
NPM    : 26211948


Implikasinya terhadap Hukum Indonesia
Franchising pada saat ini telah berkembang dengan pesat di Negara kita hal ini ditandai dengan banyaknya gerai-gerai yang dibuka di setiap pusat perbelanjaan dan di keramaian. Kini, lembaga ini diakui tidak saja sebagai alat untuk mendorong investasi pada skala internasional, tapi juga sebagai teknik pemasaran yang membantu perkembangan bisnis kecil lokal. Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa franchising telah berkembang dengan pesat di Indonesia mulai tahun 1980-an, tetapi hingga sekian lama belum mendapatkan pengaturan hukumnya secara khusus yang memadai. Sehingga ada sementara kalangan yang mempertanyakan dasar hukum
keberadaannya. Masih banyak di antara kita yang berpendirian, bahwa lembaga hukum baru sebagaimana halnya franchising tidak dapat diakui eksistensinya tanpa adanya dasar hukum sebelumnya. Seolah-olah semua kegiatan kemasyarakatan hanya dapat dibenarkan, serta harus menunggu untuk eksis dan berkembang setelah adanya peraturan prundangundangannya. Menurut Setiawan, sikap semacam ini tentunya tidak dapat dibenarkan. Selanjutnya Setiawan menjelaskan bahwa apabila dikatakan esensi franchising adalah perjanjian pemberian lisensi, bukankah Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka, sehingga semua perjanjian dapat dibenarkan selama diadakan secara sah dan tidakbertentangan dengan UU serta kesusilaan. Sikap ini tercermin dari pendirian Mahkamah Agung dalam menghadapi lembaga leasing. Seperti halnya franchising, leasing juga belum diatur dalam UU (dalam arti formal). Dalam putusan perkara M.M. Zen melawan PT Orient Bina Usaha Leasing tidak diatur dalam KUHPerdata, namun dengan sistem terbuka yang dianut Buku III KUHPerdata di mana terdapat asas kebebasan berkontrak, maka pihak-pihak bebas mengadakan perjanjian apa saja selama tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdata.
Dalam menghadapi lembaga franchising seyogyanya juga dianut sikap yang sama seperti Mahkamah Agung. Ketiadaan undang-undang, dengan catatan-catatan tertentu tidak boleh menghalangi eksistensi berkembangnya lembaga franchising. Pada saat ini di Indonesia bisnis waralaba ini diatur secara khusus dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997. Tetapi undang-undang ini hanya mengatur tentang administrasi bisnis waralaba di Indonesia. Undang-undang ini belum mengatur tentang substansi hukum waralaba dan bagaimana memberikan perlindungan bagi para pihak pewaralaba ataupun terwaralaba yang merasa dirugikan oleh salah satu pihak. Secara umum, Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan payung waralaba sebelum 1997. Kini payung hukum waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) waralaba No. 16 Tahun 1997. PP waralaba No. 16 Tahun 1997 ini merupakan suatu upaya pemerintah untuk melakukan pembinaan dan perlindungan untuk meningkatkan penggunaan sumber daya lokal dan pengusaha kecil menengah. Namun demikian PP tersebut belum memberikan pengaturan hukum waralaba yang lebih rinci dan komperehensif.

Penutup
Perkembangan bisnis waralaba tidak hanya membawa pengaruh di bidang ekonomi, melainkan juga berdampak pada bidang hukum. Ketika para pengusaha dari Amerika Serikat membuat kontrak waralaba dengan mitra mereka yang berasal dari negara lain, selain membawa sistem bisnisnya mereka juga membawa aturan hukum yang mengatur tentang bisnis waralaba. Sehingga negara penerima waralaba tersebut harus mengadopsi aturan tersebut ke dalam hukum nasional mereka agar dapat mengatur lebih lanjut tentang bisnis waralaba sehingga mampu memberikan perlindungan bagi para pihak yang terkait dengan bisnis ini terutama pihak franchisee.

REVIEW VI - IMPLIKASI HUKUM ADANYA GLOBALISASI BISNIS FRANCHISE



Implikasi Hukum Adanya Globalisasi
Bisnis Franchise
Camelia Malik
Alumni Pascasarna FH UII Yogyakarta


Nama  : Suri Putri Pertami
Kelas    : 2EB08
NPM    : 26211948

Globalisasi Bisnis Franchise
Waralaba merupakan konsep baru dalam dunia perdagangan modern yang pertama kali ditemukan di Amerika dan telah dimulai sejak seratus tahun lalu. Setelah perang sipil yang terjadi di Amerika, perusahaan mesin jahit ‘Singer’ menciptakan suatu sistem distribusi dengan menggunakan waralaba ekslusif territori untuk membuka cabang-cabang baru akan tetapi secara finansial mereka berdiri sendiri. Waralaba mulai berkembang pesat dengan munculnya perusahaan General Motor pada tahun 1898, yang mencoba mendistribusikan produk mereka secara luas melalui dealer-dealer tanpa harus menginvestasikan uang mereka dalam outlet-outlet tersebut, dan juga oleh perusahaan Rexall yang merupakan waralaba toko obat pada tahun 1902. Kemudian hal diikuti dengan munculnya perusahaan pabrik-pabrik mobil, minuman ringan (Coca-Cola, Pepsi-Cola, Seven-up), jaringan pom bensin, dan berbagai jenis toko-toko.
Bisnis waralaba modern dapat dikatakan mulai muncul pada akhir tahun 1940-an dan awal 1950-an dan sebagian besar waralaba yang popular pada periode itu adalah McDonald’s (1955), Burger King (1955), Carvel Ice Cream (!945), John Robert Powers (1955), Kentucky Fried Chicken
(1952), Pizza Hut (1959), Dunkin’ Donuts (1955), Mister Donut (1941), Holiday Inn (1954), dan lain-lain, kemudian sistem ini meluas ke seluruh dunia pada tahun 1970-an.
Perkembangan industri waralaba (franchise) di dunia sendiri sangatlah spektakuler. Di Indonesia sendiri perkembangan bisnis franchise sangat pesat seiring dengan meningkatnya minat dan kesadaran masyarakat untuk memiliki usaha sendiri. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar membawa potensi yang sangat baik akan pertumbuhan bisnis franchise ini, terutama di sektor pangan. Waralaba merupakan suatu pola bisnis spektakuler dalam perspektif hukum dan ekonomi. Bisnis waralaba di Indonesia dimulai pada 1980-an, dan telah menjadi salah satu bisnis yang paling terkenal dan populer. Selain banyak waralaba asing yang datang ke Indonesia, banyak pula waralaba lokal yang mulai dikembangkan di dalam negeri yang dipelopori oleh Sukyatno Nugroho dengan “Es Teler 77”- nya, Salon Rudi Hadisuwarno kini juga telah melakukan franchising yang melibatkan banyak salon kecantikan. Melalui sistem franchising ini salon kecantikan Rudy berkembang demikian pesat dan tersebar di kota-kota besar di seluruh Indonesia, Ny Tanzil Fried Chicken & Steak, Kios Modern (Kimo) Tri*M, Texas Chicken, Caifornia Fried chicken, Circle K, dan juga franchise yang baru-baru ini sedang naik daun yaitu rumah makan ayam bakar “Wong Solo” yang dimiliki Puspo Wardoyo melalui PT Sarana Bakar Digdaya. Melalui franchise ayam bakar “Wong Solo” telah tersebar di beberapa kota seperti Medan, Aceh, Padang, Pekan Baru, Yogyakarta, Jakarta, Malang, Bali, dan Bandung
Perkembangan franchise di Indonesia sangat mengagumkan. Hingga tahun lalu jumlah gerai yang dimiliki oleh pewaralaba (franchisor) mencapai 1.978. Dari jumlah gerai tersebut, 1.674 adalah waralaba lokal. Amir Karamoy and Associate mencatat, selama kurun waktu 1998-2004, waralaba local tumbuh rata-rata 14,7%, sementara waralaba asing rata-rata 7%. Kemarakan penggunaan franchise sebagai sebagai suatu sistem bisnis dapat dilihat hingga akhir agustus 1997, Departemen Perdagangan telah mencatat 230 perusahaan yang mempunyai lisensi dari franchisor asing. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi hampir melanda seluruh dunia.
Waralaba itu sendiri bukan sekedar memakai merek franchisor, melainkan termasuk sistem pra-operasional dan operasional pasca-launching dalam bentuk konsultasi dan komunikasi antara franchisee dan franchisor. Dengan demikian mekanisme bisnis dengan menggunakan sistem franchise secara otomatis akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik franchisor
maupun franchisee. Dengan adanya sistem yang telah mendunia dengan menggunakan standar yang sama yaitu standar yang dimiliki oleh franchisor maka di dalam franchise itu menimbulkan globalisasi sistem perdagangan. Dengan terjadinya globalisasi sistem perdagangan maka secara otomatis akan diikuti oleh terjadinya globalisasi hukum.

Globalisasi Hukum
Globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Globalisasi terjadi ketika kegiatan perdagangan dan pasar finansial menjadi satu dan saling mempengaruhi satu sama lain baik secara langsung ataupun tidak langsung. Perusahaan-perusahaam multinasional (MNCs) telah membawa pengaruh penting terjadinya globalisasi di dunia. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan investasi di berbagai negara, terutama negara berkembang. Dalam berinvestasi mereka tidak hanya membawa produk dan jasa yang mereka punyai, tetapi mereka juga membawa system hukum, budaya perusahaan, perilaku, sistem manajemen yang harus diterapkan dalam perusahaan tersebut.
Menurut Roland Roberston, globalisasi adalah karakteristik hubungan antar penduduk bumi yang melampaui batas-batas konvensional, seperti bangsa dan negara. Dalam proses tersebut dunia dimampatkan (compressed) serta terjadi intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai suatu kesatuan yang utuh. Globalisasi telah mengalami akselerasi sejak beberapa decade terakhir ini, tetapi proses yang sesungguhnya sudah berlangsung sejak jauh di masa silam, semata-mata karena adanya predisposisi umat manusia untuk bersama-sama hidup di suatu wilayah dan karena itu dikondisikan untuk berhubungan dan menjalin hubungan satu sama lain. Wellersten salah seorang pemikir penting tentang globalisasi berpendapat bahwa globalisasi dimulai sejak abad XV menurutnya, globalisasi adalah proses pembentukan sistem kapitalis dunia, kapitalis John Flood, “The Globalizing World,” dalam Erman Radjagukguk, Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi (3), Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 186. Absori, “Globalisasi dan Pembangunan Hukum di Indonesia (Studi Pergulatan Otonomi Masyarakat dalam Pembaruan dan Penegakan Hukum Sumber Daya Alam pada Era Global),” menjadi semakin kuat. Masyarakat di dunia memainkan perannya di dalam sistem kapitalis dunia sebagai konsekuensi dari tempatnya dalam pembagian kerja sistematik yang mendunia (the world sistemic divition of labour). Hubungan-hubungan politik dan militer memancarkan hubungan ekonomi yang bersifat mendasar, sedangkan kebudayaan, agama berada pada posisi pinggiran atau epiphenomental.
Globalisasi telah menimbulkan dampak di berbagai bidang. Ada kecenderungan munculnya negara tanpa batas (the ends of nation state). Kondisi semacam ini tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa norma dan rule of law. Globalisasi menuntut perubahan ilegal sistem, karena melibatkan segala aspek kehidupan, berupa ekonomi, politik, sosial-budaya. Dampak globalisasi adalah melajunya serangan liberalisasi perdagangan dan investasi oleh negara maju ke negara berkembang.