Pages

Minggu, 05 Mei 2013

REVIEW V - IMPLIKASI HUKUM ADANYA GLOBALISASI BISNIS FRANCHISE



Implikasi Hukum Adanya Globalisasi
Bisnis Franchise
Camelia Malik
Alumni Pascasarna FH UII Yogyakarta


Nama  : Suri Putri Pertami
Kelas    : 2EB08
NPM    : 26211948

Abstract
This article aimed to study the Legal Implication Toward Globalization of Franchise Business. This study is important considered that there is no substantive law to regulate franchise business, particularly in Indonesia. By using quantitative analysis and legal approach, this study demontrated: First, globalization of franchise business causing globalization of law relating to the franchise agreement. It happens because when franchisor open a new franchise in one country, they not only bring their business system, but also legal system to regulate their franchise agreement. Second, needs substantive law to regulate franchise in Indonesia in order to give legal protection for franchisee.
Keywords: franchise, globalization, and substantive law

Pendahuluan
Pada era global dewasa ini, sebagian besar negara di dunia mencoba untuk membangun perekonomiannya dan melakukan ekspansi kegiatan ekonomi ke berbagai negara, khususnya ke negara berkembang. Dengan melakukan ekspansi bisnis maka negara tersebut dapat terus eksis dalam kegiatan perkenomian dan perdagangan internasional. Munculnya kecenderungan globalisasi di bidang ekonomi ataupun perdagangan pada saat ini tidak dapat dihindarkan lagi. Terjadinya globalisasi ditandai dengan semakin transparannya dunia. Seolah-olah negara berdaulat menjadi tanpa batas dengan negara berdaulat yang lain di dunia ini, telah mengubah wajah kehidupan perekonomian di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Globalisasi ekonomi dengan pasar bebasnya mau tidak mau akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dalam waktu dekat.
Begitu pula dengan keberadaan bisnis franchise (waralaba) yangsudah menyebar ke berbagai negara, misalnya McDonald. Banyaknya gerai waralaba yang dibuka baik oleh pengusaha kecil ataupun besar merupakan suatu bukti bahwa bisnis waralaba asing telah merambah masuk ke Indonesia. Ditambah lagi masyarakat Indonesia yang sangat welcome terhadap berbagai produk asing. Dengan kondisi semacam itu, franchisor (pewaralaba) asing tidak begitu mengalami kesulitan untuk menawarkan produk dan/atau jasa mereka kepada masyarakat Indonesia secara luas. McDonald merupakan salah satu bisnis waralaba paling besar saat ini. perusahaan yang didirikan oleh Dick dan Mac McDonald bersaudara tahun 1940 ini baru dikemas sebagai usaha waralaba oleh Ror kroc pada 1955. Dengan sistem jaringan waralaba, perusahaan yang bermula di kota kecil San Bernadino berkembang ke 122 negara. Sampai tahun lalu McDonald
memiliki 30.000 restoran dengan 18.000 terwaralaba (franchisee). Bisnis dengan sistem waralaba yang pada mulanya lahir dan berkembang di Amerika Serikat makin merambah ke seluruh dunia. Pengusaha Amerika Serikat tak hanya mengekspor sistem bisnisnya saja, tetapi juga aturan hukumnya melalui kontrak waralaba itu.

Franchise
Pengertian “franchise” berasal dari bahasa Perancis abad pertengahan, diambil dari kata “franch” (bebas) atau “francher” (membebaskan), yang secara umum diartikan sebagai pemberian hak istimewa. Dengan demikian di dalam franchise terkandung makna, bahwa seseorang memberikan kebebasan untuk menggunakan atau membuat atau menjual sesuatu. Pengertian franchise dalam Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1997 yaitu suatu perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang atau jasa. Selain itu, menurut Peraturan Menteri Industri dan Perdagangan Indonesia No 259/MPP/Kep/7/1997, franchise adalah suatu perikatan di mana pihak yang satu diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki oleh pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain dalam rangka untuk
mempersiapkan dan atau menjual barang dan atau jasa. Menurut Dov Izraeli, franchise berarti memberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu atau mempunyai hak atau menggunakan sesuatu dalam tempat tertentu.4 Menurut Charles L Vaughn, istilah franchise dipahami sebagai bentuk kegiatan pemasaran dan distribusi. Di dalamnya sebuah perusahaan memberikan hak atau privilege untuk menjalankan bisnis secara tertentu dalam waktu dan tempat tertentu kepada individu atau perusahaan yang relatif lebih kecil.
Menurut Henry R. Cheesman, franchise merupakan suatu perjanjian di mana satu pihak (franchisor) memberikan lisensi kepada pihak lainnya (franchisee) untuk menggunakan nama perusahaan (trade name), merek dagang, simbol komersial, paten, hak cipta dan barang-barang lainnya milik franchisor dalam mendistribusikan dan menjual barang atau jasa. Dilihat dari perspektif bisnis, istilah waralaba juga dapat dipahami sebagai salah satu bentuk aktivitas pemasaran dan distribusi di mana perusahaan yang besar memberikan hak-hak istimewa kepada perusahaan kecil atau individu untuk menjalankan bisnis waralaba tersebut di suatu tempat dan waktu tertentu. Waralaba juga dapat dipahami sebagai salah satu bentuk metode produksi dan distribusi barang atau jasa kepada konsumen dengan menggunakan satu standar dan sistem eksplotasitertentu. Definisi dari standar dan sistem ekspolitasi tersebut meliputi kesamaan dan penggunaan nama perusahaan, merek, sistem produksi,tata cara pengemasan, penyajian dan distribusinya.
Dalam bisnis franchise itu sendiri, program pemasangan iklan, pelatihan karyawan, metode produksi, dan goodwill merupakan komponen yang secara otomatis terdapat dalam perjanjian franchise yang akan diterima oleh franchisee, kita ambil contoh Burger king, McDonalds, atau Wendy’s. Karena setiap perusahaan memiliki merek tersendiri, memiliki cara menjalankan bisnisnya sendiri, dan memiliki hak paten atau trademark atas produk mereka tersebut maka secara teknik perusahaan tersebut mampu  menjual hak untuk menggunakan metode tersebut melalui perjanjian waralaba.
Selain itu di dalam perjanjian franchise, franchisor (pewaralaba) akan memberikan hak untuk menggunakan trademark, servicemark, dan metode untuk menjalankan bisnis kepada franchisee. Di sini franchisee secara otomatis akan membayar dengan sejumlah biaya yang telah disepakati sebelumnya dan juga dilanjutkan dengan adanya pembayaran royalti berdasarkan presentase dari total penjualan kotornya. Distribusi franchise itu sendiri biasanya dilakukan melalui pembukaan retail shop, supermarket atau jaringan-jaringan yang bertujuan untuk menjual berbagai produk barang dan jasa sesuai dengan standar yang dimiliki franchisor. Di samping itu, franchising adalah suatu bentuk dari dukungan bisnis. Para franchisee akan mendapatkan kesempatan untuk belajar dari pengalaman orang lain dengan mengikuti sistem yang telah dikembangkan oleh perusahaan yang paling berhasil di bidangnya dan franchisee juga akan memperoleh dukungan baik dari franchisor dan franchisee lainnya.
Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa bisnis franchise merujuk pada jual beli barang dan jasa baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan membayar biaya-biaya. Selain itu, franchise melibatkan dua pihak, yaitu franchisor (pewaralaba) sebagai pihak yang memiliki franchise dan memberikan ijin untuk menggunakan franchise kepada pihak lain melalui pembayaran royalti, dan franchisee (terwaralaba) yaitu orang yang mendapatkan ijin untuk menggunakan franchise tersebut.
Kemudian, pihak franchisor memberikan bantuan teknik seperti, pelatihan karyawan, program periklanan, metode produksi, dan goodwill kepada pihak franchisee untuk menjalan bisnis franchisenya.
Pada kebanyakan sistem franchise, sesuatu yang dimiliki oleh franchisor yang kemudian diwaralabakan meliputi hal-hal sebagai berikut yaitu: (a) merek dagang atau nama dagang, (b) sebuah format bisnis, yaitu sebuah sistem yang dicatat dalam manual operasi yang berisi elemen-elemen yang bersifat rahasia (confidential), (c) formula, resep rahasia, spesifikasi, desain gambar dan dokumen operasi, (d) hak cipta dan hak paten.
Dari paparan di atas tersebut, dapatlah diketahui bahwa franchise merupakan suatu format bisnis yang menyeluruh. Hal ini menyangkut pengembangan cara untuk menjalankan bisnis secara sukses pada seluruh aspeknya yang dilakukan oleh franchisor. Franchisor akan mengembangkan apa yang mungkin disebut sebagai cetak biru untuk mengelola bisnis tersebut. Dengan adanya cetak biru ini: (a) diharapkan akan melenyapkan sejauh mungkin risiko yang biasanya melekat pada bisnis yang baru dibuka; (b) memungkinkan seseorang yang belum pernah memiliki atau mengelola bisnis, mampu membuka bisnis dengan usahanya sendiri, tidak hanya dengan format yang telah ada sebelumnya, tetapi juga dengan dukungan sebuah organisasi (milik franchisor); (c) menunjukkan dengan jelas dan rinci tentang bagaimana bisnis harus dijalankan.
Pada dasarnya franchise dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:
a) Product Franchises atau Distributorship Franchises Product franchising adalah di mana franchisee mendistribusian produk-produk franchise yang diproduksi oleh franchisor dengan menggunakan lisensi yang bersifat eksklusif maupun non eksklusif.
b) Business Format Franchises atau Chain-Style Franchises Business format franchising adalah jenis franchise yang paling banyak dikenal oleh masyarakat.
c) Manufacturing Plant Franchises atau Processing Plant Franchises Untuk jenis franchise ini, franchisor memberitahukan know-how atau formula rahasia (ingredient) yang digunakan dalam proses produksi serta tata cara pembuatan produk.

REVIEW IV - KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI DI INDONESIA



KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI DI INDONESIA
Iza Fadri
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional
Jl. Sawo Manila Pajetan Pasar Minggu Jakarta
Nama  : Suri Putri Pertami
Kelas    : 2EB08
NPM    : 26211948

Aspek-aspek socio-legal yang perlu dipertimbangkan dan mendapat perhatian serius dari Pemerintah dalam rangka Pembaruan Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia
Pendekatan sistem sebagai bagian dari teori manajemen, ketika dikonstruksikan ke dalam suatu pencapaian ide atau tujuan dirasakan sangat relevan dalam upaya menerangkan proses konsepsi ilmu secara menyeluruh. Pendekatan sistem sebagai suatu bentuk telaah manajerial secara umum juga dapat dimanfaatkan untuk menerangkan permasalahan hukum, baik ditingkat teori maupun dalam implementasinya. Dalam kerangka teori pendekatan sistem, secara mudah dapat dicerna melalui teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yaitu bahwa hukum adalah sebagai alat rekayasa sosial (social engineering), yaitu penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan.
Selanjutnya Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) elemen, pertama, stuktur hukum (legal stucture), kedua, substansi hukum (legal substantiance) dan ketiga, budaya hukum (legal culture). Ketiga elemen legal system tersebut merupakan jalinan keterpaduan yang saling mengisi dan melengkapi. Dalam ilustrasi Friedman dijelaskan, “another way to visualize the three elements of law is to imagine legal ’stucture’ as a kind of machine. Substance is what the machine manufactures or does. The “legal culture” is whatever or whoever decides to turn the machineon and off and determines how it will be used”.
Kerangka pemikiran Friedman di atas dari perspektif sistem cukup relevan untuk mencermati timbulnya fenomena tindak pidana ekonomi dalam kegiatan perekonomian. Apabila dicoba untuk mengamati hubungan antara hukum dengan ekonomi, maka sepintas lalu kelihatannya di antara keduanya tidak ada hubungan.
Pada waktu terjadi tindak pidana ekonomi, maka hukum pidana ekonomi memberikan tanda bahwa diperlukan suatu tindakan agar pelanggaran itu diselesaikan. Pembiaran terhadap pelanggaran hukum itu tanpa penyelesaian akan menghambat terciptanya suatu kerjasama yang produktif dalam masyarakat. Pada saat itulah dibutuhkan mekanisme yang mampu mengintegrasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, sehingga dapat diciptakan atau dipulihkan suatu proses kerjasama yang produktif. Pada saat hukum mulai bekerja, maka pada saat itu pula mulai dilihat betapa bekerjanya hukum itu sebagai mekanisme pengintegrasi melibatkan pula ketiga proses yang lain, berupa pemberian masukan-masukan yang nantinya diubah menjadi keluaran-keluaran. Masukan-masukan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pertama, masukan di bidang ekonomi. Fungsi adaptif atau proses ekonomi memberikan bahan informasi kepada hukum mengenai bagaimana penyelesaian sengketa itu dilihat sebagai suatu proses untuk mempertahankan kerjasama yang produktif. Untuk dapat menyelesaikan sengketa tersebut, hukum membutuhkan keterangan mengenai latar belakang sengketa dan bagaimana kemungkinannya pada waktu yang akan datang apabila sesuatu keputusan dijatuhkan. Pertukaran antara proses integrasi dan adaptasi atau antara proses hukum dan ekonomi ini menghasilkan keluaran yang berupa pengorganisasian atau penstrukturan masyarakat. Melalui keputusan-keputusan hukum itu ditegaskan apa yang merupakan hak-hak, kewajiban-kewajiban, pertanggung jawaban, dan lain-lain. Keluaran yang berupa pengaruh yang datang dari pengorganisasian kembali oleh keputusan hukum ini tampak dalam keputusan-keputusan yang benar-benar menimbulkan perubahan dalam struktur atau organisasi bidang ekonomi tersebut. Contoh mengenai hal ini adalah Keputusan Hoge Raad mengenai perluasan penafsiran terhadap Pasal 1401 Bugerlijk Wetboek, yaitu mengenai perbuatan melawan hukum pada tanggal 31 Januari 1919.
Kedua, masukan bidang politik. Proses politik ini menggarap masalah penentuan tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh masyarakat dan negara serta bagaimana mengorganisasi dan memobilisasi sumber-sumber daya yang ada untuk mencapainya. Hukum, dalam hal ini pengadilan, menerima masukan dari sector politik ini dalam bentuk petunjuk tentang apa dan bagaimana menjalankan fungsinya.
Untuk memudahkan perumusan kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi dapat dikemukakan bagan sebagai berikut :
·         Kebijakan hukum pidana ekonomi
·         Kebijakan hukum
·         Kebijakan hukum yang integral
·         Kebijakan social defence/security
·         Kebijakan social walfare/prosperity
·         Kebijakan sosial (yang dirumuskan dalam RPJM dan RPJP)
Penutup
Tindak pidana ekonomi sebagai suatu bentuk terminologi hukum secara factual mengalami perubahan pemaknaan dari waktu kewaktu. Secara substantif tindak pidana ekonomi berawal dari pelanggaran terhadap etika bisnis, selanjutnya berkembang menjadi pelanggaran hukum pidana ekonomi ketika substansi pelanggaran tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang ekonomi yang tersebar.
Kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi sebagai bentuk kebijakan publik untuk menanggulangi masalah kejahatan perekonomian, masih menitik beratkan pada upaya kriminalisasi melalui peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum oleh SPP. Aktor-aktor non SPP belum diberdayakan secara maksimal dalam penanggulangan tindak pidana ekonomi melalui upaya pencegahan. Pembaruan kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi membutuhkan mekanisme yang mampu mengintegrasikan kekuatan-kekuatan
dalam masyarakat yang meliputi kekuatan ekonomi, politik dan kebudayaan, sehingga dapat menciptakan suatu proses kerjasama yang produktif. Kekuatan-kekuatan dalam masyarakat tersebut selanjutnya diperinci dalam beberapa aspek socio-legal seperti Kebijakan sosial (yang dirumuskan dalam RPJM dan RPJP), Kebijakan social walfare/prosperity, Kebijakan social defence/security, Kebijakan hukum, Kebijakan hukum pidana ekonomi, dan Kebijakan hukum yang integral.
Dalam rangka menciptakan suatu sistem hukum yang kondusif kondusif bagi kegiatan perekonomian, khususnya untuk merespon perkembangan politik dan perekonomian nasional serta internasional, perlu dibangkitkan budaya hukum yang responsif dengan memberikan kesempatan kepada berbagai lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan hukum. Guna menciptakan hukum pidana ekonomi yang dapat mengakomodasi
kepentingan hukum di satu sisi dan kepentingan perekonomian di sisi lain, maka dibutuhkan suatu kajian yang menyeluruh dan terintegrasi secara sistemik. Oleh karenanya diperlukan suatu rumusan hukum pidana ekonomi yang dapat diimplementasikan dalam suatu bentuk kebijakan. Pemenuhan terhadap cita-cita ini mensyaratkan adanya elaborasi yang terpadu secara lintas disiplin keilmuan, misalnya dari disiplin ilmu ekonomi, sosiologi, hukum, lingkungan dll. Adanya elaborasi dari berbagai disiplin ilmu, diharapkan akan mampu menghasilkan suatu rumusan hukum pidana ekonomi yang komprehensif dan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan.

REVIEW III - KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI DI INDONESIA



KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI DI INDONESIA
Iza Fadri
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional
Jl. Sawo Manila Pajetan Pasar Minggu Jakarta
Nama  : Suri Putri Pertami
Kelas    : 2EB08
NPM    : 26211948

Tindak Pidana Ekonomi Merupakan Pelanggaran Hukum Pidana Ekonomi
Mengenai konsep hukum pidana ekonomi, beberapa pakar hukum telah mengemukakan pendapat, diantaranya adalah Andi Hamzah yang menyatakan: bahwa hukum pidana ekonomi adalah bagain dari hukum pidana, yang mempunyai corak-corak tersendiri, yaitu corak ekonomi. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap ketentuan hukum pidana yang mempunyai orientasi pengaturan di bidang ekonomi dapat dikategorikan sebagai hukum pidana ekonomi. Bambang Poernomo mengemukakan pengertian hukum pidana ekonomi sebagai berikut:
“Hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang pelanggaran dan atau kejahatan dalam bidang ekonomi. Tujuan diadakannya hukum pidana ekonomi bukanlah hanya untuk menerapkan norma hukum dan menjatuhkan sanksi hukum pidana sekedar sebagai pencegahan atau pembalasan, akan tetapi mempunyai tujuan jauh untuk membangun perekonomian dan megejar kemakmuran untuk seluruh rakyat”.
Menurut H.A.K Moch Anwar, hukum pidana adalah sekumpulan peraturan-peraturan dibidang ekonomi yang memuat ketentuan-ketentuan tentang keharusan/kewajiban dan atau larangan terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman.
Dengan memperhatikan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana ekonomi adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang kejahatan dan atau pelanggaran aturan yang di ditetapkan oleh negara atau pemerintah dalam menata perekonomian ke arah terwujudnya kehidupan yang berkesejahteraan dan berkeadilan. Hukum pidana ekonomi merupakan ultimum remedium atau disebut juga sebagai senjata pamungkas, serta sering juga dikemukakan oleh Muladi bahwa hukum pidana hanya bertindak sebagai “tentara sewaan”/merchanary, dimana pengertian ini bisa juga diartikan bahwa hukum pidana digunakan bukan hanya untuk kepentingan hukum itu sendiri tetapi adalah untuk kepentingan tujuan yang lebih jelas yaitu untuk kepentingan ekonomi. Negara secara hakiki dianggap bertanggungjawab dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada didalamnnya sehingga peran negara mengarah pada penciptaan perekonomian yang mendukung timbulnya kesejahteraan.
Pemerintah telah mengundangkan beberapa undang-undang untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan stabil. Substansi dari beberapa undang-undang tersebut telah memuat ketentuan pidana sehingga pelanggaran atas ketentuanketentuan tersebut dianggap sebagai tindak pidana ekonomi. Undang-undang pidana khusus di bidang perekonomian tersebut diantaranya adalah: a. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; b. UU di bidang Hak Atas Kekayaan  Intelektual yang meliputi: 1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 2) UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. 3) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. 4) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 5) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 6) UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. c. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003; d. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; e. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; f. UU No. 5Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; g. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; h. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; i. UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian; j. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; k. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; dll.

Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia
Kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional itu merupakan konsekuensi logis, sebagai masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahtreraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kebijakan kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan publik. Kebijakan kriminal sebagai bentuk kebijakan publik dalam menanggulangi masalah kejahatan, tidak dapat lepas dari perubahan wacana dalam proses kebijakan publik. Selama ini kebijakan kriminal dipahami sebagai ranah Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang merupakan representasi dari negara. Selain itu, kebijakan criminal juga lebih dipahami sebagai upaya penegakan hukum saja. Dengan semakin meningkat, rumit dan variatifnya masalah kejahatan, SPP tidak lagi dapat dijadikan satu-satunya stakeholder dalam kebijakan kriminal. Khususnya dalam upaya pencegahan kejahatan. Lembaga-lembaga negara yang difungsikan untuk melakukan pencegahan kejahatan harus melakukan kolaborasi yang terlembagakan dengan masyarakat sipil dan kalangan swasta. Selain sebagai sebuah proses kebijakan kolaboratif, governance juga merupakan sebuah upaya mendekatkan pengambil kebijakan dengan masyarakat berikut masalahnya. Sehingga salah satu agenda kelembagaan dalam governance adalah melakukan reorganisasi hingga ke level terbawah masyarakat negara. Seperti kebijakan desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Prinsip desentralisasi sangat memungkinkan pengambilan kebijakan yang efektif karena pengambil kebijakan sangat dekat dengan level terbawah masyarakat berikut masalah-masalah yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan suatu pendekatan untuk menentukan kategorisasi perbuatan-perbuatan apa di bidang perekonomian yang dapat diancam dengan pidana. Dengan perkataan lain kapankah hukum pidana dapat “masuk” dalam ketentuan di bidang perekonomian. Dalam hal ini, harus diketahui terlebih dahulu sifat dari hukum pidana. Perlu dipahami bahwa hukum pidana mempunyai sifat “derita”, oleh karena pidana merupakan suatu tindakan yang menyebabkan rasa derita bagi mereka yang dijatuhinya. Selain itu, harus ditentukan apakah hukum pidana masih dianggap sebagai “ultimum remedium”, ataukah harus digunakan sebagai “premum remedium”.
Persoalan utama lainnya adalah penentuan prioritas aspek-aspek apa di bidang perekonomian yang mutlak harus diberikan perlindungan dengan pengenaan sanksi pidana. Dengan perkataan lain, kaedah apa dalam perekonomian yang tidak bisa tidak harus dilindungi melalui hukum pidana. Ukuran yang mungkin dapat diutarakan adalah perlindungan terhadap keselamatan bangsa (nation). Dalam arti sempit barangkali dapat dianalogkan dengan kepentingan umum. Apabila keselamatan umum akan terancam, maka seyogyanya ancaman sanksi pidana dijatuhkan. Hanya saja akan timbul permasalahan, apakah yang dimaksud dengan kepentingan umum itu. Untuk menentukan kriteria dari kepentingan umum ini tentunya perlu suatu ketegasan pengertian “kepentingan umum”. Di sini hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Terkait dengan ini Sunarjati Hartono pernah mengemukakan tentang
“hukum sebagai alat” sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik. Politik hukum yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya. Hal di atas juga merupakan dasar mengapa sejauh ini di banyak Negara pengaturan tentang tindak pidana ekonomi ini ditempatkan dalam ketentuan hukum pidana khusus. Sebagai contoh dapat disebutkan De Wet van het Economische Delicten di negeri Belanda. Undang-undang ini mengatur baik pidana formal maupun pidana materiilnya. Terdapat banyak penyimpangan dari ketentuan pidana umum dalam undang-undang itu yang tidak lain didasarkan sifat khusus di bidang perekomian.

REVIEW II - KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI DI INDONESIA



KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI DI INDONESIA
Iza Fadri
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional
Jl. Sawo Manila Pajetan Pasar Minggu Jakarta
Nama  : Suri Putri Pertami
Kelas    : 2EB08
NPM    : 26211948

Hasil dan Pembahasan
Perkembangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin hari semakin pesat. Perkembangan secara factual tidak bisa dipisahkan dari perkembangan ekonomi, karena kedua perkembangan ini saling mendukung satu sama lain.
Mengenai hubungan dialektika antara perkembangan teknologi dan ekonomi di satu sisi dengan perkembangan kejahatan ekonomi, Bakat Purwanto mengemukakan:
“Perkembangan IPTEK tersebut akan memacu pertumbuhan jenis-jenis kejahatn tertentu. Karena setian perkembangan budaya manusia selalu diikuti dengan perkembangan kriminalitas,”crime is ashadow of civilization”. Hukum pidana harus mengikuti perkembangan kriminalitas itu, sehingga diharapkan rasa  keadilan dalam masyarakat dapat dijamin serta hukum tidak ketinggalan jaman. Bahkan hukum harus dapat mencegah dan mengatasi kejahatan-kejahatan yang bakal muncul”.
Tindak pidana adalah perilaku (conduct) yang oleh undang-undang pidana yang berlaku (hukum pidana positif) telah dikriminalisasi, oleh karena itu, pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana. Istilah tindak pidana dalam pustaka hukum bahasa Inggris digunakan istilah crime atau offence. Sesuai dengan pembagian perilaku menjadi commission dan omission, tindak pidana juga dapat dikategorikan sebagai criminal act atau criminal commission dan criminal omission.
Hal itu dapat disimpulkan dari berbagai tulisan berbahasa Inggris yang dikarang oleh beberapa ahli hukum mengenai definisi atau pengertian dari crime. Menurut Blackstone:
“A crime was a violation of the public rights and duties due to the whole community considered as acommunity”. This definition came from mideighteenth century from one ofthe leading commentator on English Law. More up to date are the definitions which include a breach of duty imposed by law for the benefit of community at large” and a wrong “whose sanction is punitive and is no way remissible by the Crown alone if remissible at all”.
Tindak pidana ekonomi apabila dilihat secara substantif pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap etika dan hukum. Bidang cakupan kedua disiplin tersebut sebenarnya saling jalin-menjalin dan tidak tumpang tindih. Hukum menemukan batas-batasnya dalam wujud potensi pemberdayaan pada tingkat praktis dan seberapa jauh fakta dapat diverifikasi. Karena itu, hukum hanya dapat diejawantahkan melalui proses hukum acara yang formal. Sementara etika (tertib moral) pada dasarnya merupakan infrastruktur hukum. Banyak larangan atau perintah hukum yang selintas tampak tidak membumi seringkali megungkapkan landasan etik setelah ditelaah lebih mendalam.
Thomas Aquino mengatakan sebagai berikut:
“ketaatan terhadap suatu peraturan yang meragukan ternyata memiliki kandungan nilai moralitas menjaga kewibawaan tertib negara. Karena itu, kita harus tetap menghormatinya dalam hati nurani kita (proper vitandum scandalum vel turbationem) kecuali bila kita berkeyakinan untuk melakukan revolusi karena ternyata negara tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik”.
Meskipun demikian, kandungan etika di dalam hukum khususnya hukum pidana sebenarnya terbatas. Hukum pidana beranjak dari suatu “batas etik minimum”. Dengan kata lain, dalam etika/moral ihwalnya adalah tentang baik dan jahat, sedangkan di dalam hukum pidana persoalannya adalah tentang jahat dan kurang jahat.

Tindak Pidana Ekonomi Berawal dari Pelanggaran Etika Bisnis
Tindak pidana ekonomi pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara professional menjadi bagian dari kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi dll), namun pelaksanaannya dengan caracara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ekonomi membutuhkan keberadaan berbagai profesi, seperti pengusaha, buruh/karyawan, konsultan, distributor dan masih banyak lagi profesi terkait dengan kegiatan ekonomi. Oleh karena dalam kenyataan “each day the professional must frequently shuttle between his private moral world and a different proffesional world-a world of clients, corporations, and patients-, When faced with a situation in his profesional world he may respond to it in an infinitely different manner than his private moral system might dictate”. Kode etik sebagai pedoman untuk bertingkah laku tidak terlepas dari pertimbangan yang berdimensi moral sebagaimana makna yang dikandung dalam kata “ethics” atau “ethikos”. Bagi yang menjalankan profesi tertentu maka kode etik menuntut agar mereka menjalankan profesinya dengan bertanggung jawab dan dalam menjalankan profesinya menghormati hak-hak orang lain. Sehubungan dengan itu, maka menurut S.Y. Balian “In his professional life, he is playing a “role”according to a general script provided by his profession”.
Adapun etika perdagangan Islam tersebut antara lain:
a. Shidiq (Jujur); Tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengadangada fakta, tidak bekhianat, serta tidak pernah ingkar janji merupakan bentuk perbuatan yang harus dilakukan oleh pengusaha muslim. Dalam Al Qur’an, keharusan bersikap jujur dalam berdagang, berniaga dan atau jual beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas yang antara lain kejujuran tersebut di beberapa ayat dihuhungkan dengan pelaksanaan timbangan, sebagaimana firman Allah SWT: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil”.
b. Amanah(Tanggung jawab); Tanggung jawab di sini artinya, mau dan mampu menjaga amanah(kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbeban di pundaknya.
c. Tidak Menipu; Rasulullah SAW selalu memperingatkan kepada para pedagang untuk tidak mengobral janji atau berpromosi secara berlebihan yang cenderung mengadaada, semata-mata agar barang dagangannya laris terjual. Sabda Rasulullah SAW: “Sebaik-baik tempat adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar”. (HR.Thabrani)
d. Menepati Janji; Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun di antara sesama pedagang, terlebih lagi tentu saja, harus dapat menepati janjinya kepada Allah SWT.
e. Murah Hati; Dalam suatu hadits, Rasulullah SAW menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Murah hati dalam pengertian; ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggungjawab. Sementara itu, untuk praktik bisnis di Indonesia dapat ditemukan komitmen pengusaha Indonesia dalam Anggaran Dasar KADIN yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2006 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KADIN. Pada Anggaran Dasar tersebut, pengusaha Indonesia dengan dilandasi jiwa yang luhur, bersih, transparan, dan profesional, serta produktif dan inovatif harus membina dan mengembangkan kerja sama sinergistik yang seimbang dan selaras, baik sektoral dan lintassektoral, antarskala, daerah, nasional maupun internasional, dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi dunia usaha Indonesia dalam ikut serta melaksanakan pembangunan nasional dan daerah di bidang ekonomi.