Pages

Minggu, 05 Mei 2013

REVIEW I - KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI DI INDONESIA



KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI DI INDONESIA

Iza Fadri
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional
Jl. Sawo Manila Pajetan Pasar Minggu Jakarta

Nama  : Suri Putri Pertami
Kelas    : 2EB08
NPM    : 26211948

Abstrak
Penelitian ini difokuskan kepada persoalan kebijakan criminal penanggulangan tindak pidana ekonomi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach)dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan kemudian dianalisis  secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan criminal penanggulangan tindak pidana ekonomi sebagai bentuk kebijakan public menanggulangi masalah kejahatan perekonomian masih dititikberatkan pada upaya kriminalisasi melalui peraturan perundang-undangan dan penegakan hokum melalui SPP, dan aktor-aktor non SPP belum diberdayakan secara maksimal dalam penanggulangan tindak pidana ekonomi melalui upaya pencegahan.
Kata kunci       : Kebijakan criminal, tindak pidana ekonomi, penegakan hokum


Pendahuluan
Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kegiatan memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup merupakan bagian penting dari upaya manusia mewujudkan kehidupan yang berkesejahteraan. Sejarah mencatat bahwa ribuan tahun lalu, 3 kelompok masyarakat yang teridentifikasi sebagai westia, tropica, dan egalia telah berusaha melakukan pertukaran komoditas untuk mencukupi kebutuhan masing-masing.
Pada era globalisasi saat ini, pertukaran komoditas untuk mencukupi kebutuhan manusia telah terbingkai dalam bentuk kegiatan ekonomi. Perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, ditambah lagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memicu timbulnya penyimpangan-penyimpangan dalam aktivitas perekonomian yang secara factual menghadirkan berbagai bentuk kejahatan yang merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana.
Menghadapi era keterbukaan dalam bidang perekonomian yang dipengaruhi oleh kebebasan pasar yang telah memicu timbulnya berbagai bentuk kejahatan di bidang perekonomian, kiranya perlu dipikirkan perlindungan atas perekonomian di Indonesia.
Atas dasar pemikiran tersebut, selain diperlukan adanya kajian dari perspektif ekonomi tentang keadaan perekonomianan, tidak dapat dipungkiri bahwa bidang hukum harus ikut pula melakukan analisis yuridis terhadap perekonomian di Indonesia. Berkembangnya tindak pidana perekonomian, menuntut keberadaan kebijakan criminal dari pemerintah untuk menciptakan kondisi atau situasi perekonomian yang akomodatif. Penegakan hukum pidana ekonomi pada hakekatnya merupakan pencampuran dua nialai, yaitu tujuan hukum pidana dan tujuan penciptaan kondisi perekonomian yang kondusif, untuk itu hukum pidana harus dapat menyeimbangkan dan menyerasikan kdua nilai tersebut serta sekaligus bertindak sebagai ultimum remedium.
Rumusan Masalah
Pertama, bagaimanakah perkembangan tindak pidana ekonomi di Indonesia?
Kedua, bagaimanakah kebijakan criminal penanggulangan tindak pidana ekonomi di Indonesia?
Ketiga, aspek-aspek socio-legal apa saja yang perlu dipertimbangkan dan mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam rangka pembaruan kebijakan criminal penanggulangan tindak pidana ekonomi di Indonesia?
Tujuan Penelitian
Pertama, untuk mengetahui perkembangan tindak pidana ekonomi di Indonesia.
Kedua, untuk mengetahui kebijakan criminal penanggulangan tindak pidana ekonomi di Indonesia.
Ketiga, untuk mengetahui aspek-aspek socio-legal yang perlu dipertimbangkan dan mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam rangka pembaruan kebijakan criminal penanggulangan tindak pidana ekonomi di Indonesia.
Metode Penelitian
Dalam meneliti permasalahan yang dikongkritkan dalam 3 pertanyaan penelitian diatas, maka untuk sampai pada tujuan penelitian, keseluruhan penelitian ini akan mengikuti bentuk dan proses pendekatan (metode) tertentu, yaitu:
Pertama, tipologi dan pendekatan.Artinya, proses penelitian akan menelusuri data yang sudah tersedia dalam bentuk bahan hukum yang sudah pernah ditulis. Tipe penelitian hukum seperti ini sering disebut sebagai penelitian yuridis normative.
Kedua, bahan hukum. Dalam penelitian yuridis normative, peneliti dapat menelusuri (explanatoris) konsep-konsep, aliran-aliran atau doktrin-doktrin hukum yang pernah ada dalam sejarah hukum.
Ketiga, pengolahan dan analisis bahan hukum. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan , dan artikel, diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan penelitian yang sudah dirumuskan.

Sabtu, 26 Januari 2013

SOAL PILIHAN GANDA



Rounded Rectangle: SURI PUTRI PERTAMI  / 26211948
VINI AFRIANI   / 27211908
2EB08
 







1.        Fungsi-fungsi yang berkaitan dengan koperasi, kecuali….
A.  Fungsi ekonomi
B.  Fungsi politik
C.  Fungsi etika
D.  Fungsi hukum  *

2.        Gotong royong adalah kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama, pengertian menurut..
            A.  Mubyarto  *
B.   P.J.V.Dooren
C.   Hatta
D.  Soekarno

3.        6 elemen yang dikandung dalam koperasi yang salah satunya “koperasi adalah perkumpulan orang-orang” merupakan definisi dari… 
             A. Definisi Chaniago
                           B. Definisi Dooren 
                           C.  Definisi Hatta
             D. Definisi ILO (International Labour Organization)  *

4.        Yang termasuk dalam 6 elemen yang dikandung dalam koperasi adalah…
A.  Koperasi Indonesia koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip-prinsip koperasi”.
B.  Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis. *
C.  Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”.
D.  Koperasi Indonesia “berazaskan kekeluargaan”.

5.        Simpanan sebagai modal awal koperasi dari setiap anggota disebut …
A.bersama                          B. pokok  *               C. wajib         D. sukarela

6.        Simpanan yang disetor rutin sebagai modal koperasi dari setiap anggota disebut …
 A. bersama        B. wajib  *     C. pokok       D. sukarela 
7.        Yang termasuk prinsip-prinsip koperasi , kecuali….
A.    Prinsip Munkne
B.     Prinsip Rochdale
C.     Prinsip ILO  *
D.    Prinsip Raiffeisen
8.        Kepanjangan dari prinsip ICA adalah… 
      A. International Cooperative Alliance  *
B.     International Labour Organization
C.     Arifinal Chaniago
D.    P.J.V.Dooren
9.        Dibawah ini yang termasuk dalam prinsip-prinsip munkner adalah...
A.    Keanggotaan yang terbuka  *
B.     Bunga atas modal dibatasi
C.     Penjualan sepenuhnya dengan tunai
D.    Keanggotaan bersifat sukarela
10.   Dibawah ini yang bukan termasuk dalam prinsip-prinsip rochdale adalah…
A.  Pengawasan secara demokratis
B.  Keanggotaan yang terbuka
C.  Pendidikan anggota  *
D.  Bunga atas modal dibatasi
11.   Prinsip yang tanggung jawab anggotanya tidak terbatas dan keanggotaan atas dasar watak adalah..
A.    Prinsip Munkner
B.     Prinsip Rochdale
C.     Prinsip Raiffeisen  *
D.    Prinsip Herman Schulze
12.   Dibawah ini yang bukan termasuk dalam prinsip-prinsip raiffeisen adalah...
A.    SHU untuk cadangan
B.     Tanggung jawab anggota tidak terbatas
C.     Tanggung jawab anggota terbatas *
D.    Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan
13.   Dibawah ini yang termasuk dalam prinsip-prinsip Herman Schulze adalah…
A.    Daerah kerja tak terbatas  *
B.     Penjualan sepenuhnya dengan tunai
C.     Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan
D.    Netral terhadap politik dan agama
14.   Dibawah ini yang bukan termasuk dalam prinsip Koperasi menurut UU No. 12/1967 adalah…
A.  Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga Negara Indonesia
B.  Netral terhadap politik dan agama  *
C.  Adanya pembatasan bunga atas modal
D.  Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
15.   Pembagian SHU berdasarkan prinsip ICA dibagi menjadi 3, kecuali…
A.  SHU untuk cadangan
B.  SHU untuk masyarakat
C.  Keanggotaan sesuai dengan jasa masing-masing
D.  SHU untuk dibagikan kepada anggota  *
16.   Dibawah ini yang termasuk dalam prinsip-prinsip ICA adalah…
A.    Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
B.     Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
C.     Kemandirian
D.    Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat.  *
17.   Dibawah ini yang bukan termasuk dalam prinsip koperasi UU No. 25/1992 adalah…
A.    Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
B.     Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
C.     Modal menerima bunga yang terbatas  *
D.    Kemandirian
18.   Gotong royong dalam koperasi berbeda dengan gotong royong yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia. Perbedaan teersebut adalah gotong royong dalam koperasi mempunyai ciri…
 A. teratur namun tidak terpimpin      B. usaha yang dijalankan bersifat dinamis   *
 C. terencana namun sementara          D. terpimpin dan cukup dinamis 
19.   Menurut UUD 1945, bentuk badan usaha yang paling sesuai bagi perekonomian Indonesia adalah …
 A. perusahaan negara   B. perusahaan swasta        C. koperasi  *  D. perseorangan 
20.   Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal, tetapi juga mempertimbangkan …
 A. sumbangan anggota terhadap koperasi    B. pinjaman anggota terhadap koperasi
 C. simpanan anggota terhadap koperasi  D. jasa usaha anggota terhadap koperasi*
21.   Lingkungan koperasi dapat mempengaruhi koperasi dalam kebijaksanaannya untuk menentukan …
A. harga jual  *     B. ongkos produksi                C. jenis pasar         D. jumlah anggota 
22.   Yang bukan merupakan unsur manajemen koperasi adalah …
 A. rapat anggota                       B. pengurus              C. pengawas             D. manajer* 
23.   Manajer dalam salah satu unit koperasi bertanggung jawab kepada …
 A. rapat anggota                       B. pengurus   *         C. pengawas              D. pendiri 
24.   Kekuasaan tertinggi dalam organisasi terletak di tangan …
A. rapat anggota  *          B. pengurus koperasi    C. pengawas koperasi       D. dinas koperasi 
25.   Gerakan ekonomi rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan pancasila dan UUD 1945, terkandung dalam …
A.    Visi UU No.25 Tahun 1992
B.     UU No.12 Tahun 1967
C.     Misi UU No.25 tahun 1992  *
D.     Keppres Nomor 58 Tahun 1993
26.   Koperasi adalah badan usaha yang tetap tunduk pada aturan prinsip ekonomi yang diatur dalam undang-undang nomor….
A.    UU No 25 1992  *
B.     .UU No 20 1992
C.     UU No 21 1992
D.    UU No 24 1992
27.   Manakah yang termasuk modal pinjaman pada koperasi,kecuali….
A.    Dari anggota
B.     Dari bank
C.     Dari lembaga keuangan non bank
D.    Simpanan wajib  *
28.   Manakah kriteria minimal anggota koperasi….
A.    memiliki potensi ekonomi
B.     tidak berada di bawah garis kemiskinan
C.     memiliki pola income regular yang pasti
D.    jawaban a,b dan c benar  *
29.   Anggota tidak tertarik untuk menanam modal (sukarela) ke dalam koperasi sebab …
A. hak suara tidak bertambah             B. keuntungan lebih rendah daripada di perusahaan  *
C. tidak dapat diambil lagi                 D. pembagian SHU berdasarkan besarnya modal
30.    Simpanan pokok anggota dapat diambil kembali pada saat …
 A. tutup buku    B. anggota keluar   *            C. anggota butuh      D. rapat anggota